Kabar BKPK

Penggunaan Artificial Intelligence dalam tugas Pranata Humas BKPK Kemenkes Jakarta– Di abad ke 21 ini perkembangan teknologi semakin maju, terbaru adalah perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau AI yang mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Penggunaan AI dalam pemerintahan membawa berbagai manfaat karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pelayanan publik, dan mendukung pengambilan […]

Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Riset Implementasi antara BKPK dengan Ditjen Nakes Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bersama dengan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) terhadap pelaksanaan Riset Implementasi Kebijakan pada Senin (12/8) di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh seluruh Kepala Pusat Kebijakan

BKPK Ramaikan InaRI Expo 2024 Cibinong – Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri didampingi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membuka Indonesia Research and Inovation Expo (InaRI Expo 2024). Pameran ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Teknologi Nasional ke-29 yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2024 bertempat di kawasan kantor BRIN, Cibinong.

Pengajuan Klaim INA-CBG Butuh Pengkodingan Diagnosis dan Tindakan Yang benar Bandung– Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Prastuti Soewondo mengatakan tenaga koder di Fasilitas Kesehatan Rujukan TIngkat Lanjut (FKRTL) berperan penting agar pengkodingan diagnosis dan tindakan menghasilkan grup kode INA-CBG yang tepat dan besaran tarif yang sesuai. “Pengajuan klaim INA-CBG menuntut adanya

Peningkatan Kapasitas Ahli Epidemiologi Lapangan ASEAN Agar Lebih Siap Kelola Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Bali– ASEAN Field Epidemiology Training Network (FETN) Plus Three menyelenggarakan kegiatan The Strengthening Field Epidemiologist: Bridging Gaps in Rapid Response Terms Workshop di Bali. Acara ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2024. ASEAN FETN merupakan jejaring epidemiolog lapangan tingkat regional

Masih Ada Permasalahan Koding dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jakarta– Kepala Pusjak PDK BKPK Kemenkes Ahmad Irsan A. Moeis membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 3 Angkatan 9, 10, 11, dan 12 secara daring (6/8/2024).

Pusjak PDK Gelar Santunan Anak Yatim Piatu Jakarta, Pusat Kebijakan Desentralisasi dan Pembiayaan Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengadakan kegiatan sosial berupa santunan anak yatim piatu pada Jumat (2/8). Mengangkat tema “Berbagi dan Peduli untuk Kebahagiaan Bersama Anak Yatim Piatu” dihadiri oleh 35 anak yatim piatu. Kepala Pusjak PDK Ahmad Irsan menyampaikan

BKPK Menerima Kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) diwakili Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Prov. Sumut) pada Senin (29/7) di kantor BKPK. Tujuan kedatangan ini adalah untuk berkonsultasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2008

Mendorong Budaya Kerja Pusjak PDK yang Efektif dan Efisien Bogor– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) mengadakan Capacity Building bertajuk Pemantauan Evaluasi, Efektifitas dan lmplementasi Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, serta penguatan transformasi kerja Pusjak PDK. Acara di helat Rabu s.d. Jumat, 24-26 Juli 2024 di

Peran Penting Panel Ahli dalam Pelaksanaan Kajian HTA Jakarta – Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) berkomitmen melakukan transformasi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia. Transformasi pembiayaan kesehatan sebagai  pilar pendukung keempat untuk memastikan pembiayaan kesehatan yang cukup, adil, efektif, dan efisien. Health Technology Assessment (HTA) merupakan komponen pendukung pilar pembiayaan kesehatan. HTA adalah proses pengambilan keputusan multidisiplin